Saturday

Pengertian, Jenis, Syarat dan Prosedur Pembuatan SIUP

Taugitu.com, Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, SIUP wajib dimiliki oleh setiap perseorangan atau perseroan/perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan sebagai legalitas pelaksanaan usaha.

Perdagangan merupakan kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.

Pengertian, Jenis, Syarat dan Prosedur Pembuatan SIUP
SIUP wajib dimiliki oleh setiap perseorangan atau perseroan/perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan sebagai legalitas pelaksanaan usahaImage source matapanda.id


Dasar Hukum Penerbitan SIUP


Dasar Penerbitan SIUP di Indonesia, diatur secara lugas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yaitu :

1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 39/M-DAG/PER/12/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 Tahun 2017 Tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

Baca juga : Pengertian, Cara, Syarat, dan Biaya Pembuatan IMB Rumah Tinggal

Jenis SIUP Berdasarkan Jumah Modal


Berdasarkan besar modal yang dimiliki, SIUP dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu
1. SIUP Mikro, yaitu SIUP yang wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)

2. SIUP Kecil, yaitu SIUP yang wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya mulai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

3. SIUP Menengah, yaitu SIUP yang wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

4. SIUP Besar, yaitu SIUP yang wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan Perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu pada Kantor Dinas Perdagangan kabupaten/kota atau kantor dinas perizinan setempat.

Baca juga : Cara Mudah Mengurus Sertipikat Tanah yang Rusak

Pengajuan SIUP
formulir diisi dan ditandantangani oleh pemilik/dirut/atau penanggung jawab perusahaan. Formulir wajib dibubuhi tanda tangan dan materai 6000. Image source by koinwork


Persyaratan Dokumen Pembuatan SIUP


Pemohon penerbitan SIUP wajib mempersiapkan kelengkapan berkas dokumen, persyaratan berkas dokumen administrasi pengurusan SIUP dibedakan atas jenis dan bentuk usaha yang dilakukan, yaitu :

Sebelum mengurus pembuatan SIUP, Anda harus terlebih dahulu mempersiapkan dokumen-dokumen tertentu sebagai syarat administrasi. Persyaratan administrasi untuk pembuatan SIUP ini dibedakan berdasarkan jenis atau bentuk usaha yang Anda jalankan. Pembagiannya sebagai berikut:

Perusahaan Perseroan Terbuka (Tbk)

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan
Surat keterangan dari Badan Pengawas Pasar Modal bahwa perusahaan yang bersangkutan telah melakukan penawaran umum secara luas dan terbuka
Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (STP-LKTP) tahun buku terakhir
Foto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 cm (2 lembar)
Fotokopi SIUP sebelum menjadi perseroan terbuka
Fotokopi Akta Notaris Pendirian dan Perubahan perusahaan dan surat persetujuan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dari Kementerian Hukum dan HAM

Perseroan Terbatas (PT)

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan atau pemegang sahamnya
Fotokopi Kartu Keluarga (KK) jika penanggung jawabnya seorang perempuan
Fotokopi NPWP
Surat Keterangan Domisili atau SITU
Fotokopi Akta Pendirian PT yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM
Surat Izin Gangguan (HO)
Izin Prinsip
Neraca perusahaan
Pasfoto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 (2 lembar)
Materai Rp6.000
Izin teknis dari instansi terkait jika diminta

Koperasi

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Koperasi
Fotokopi Akta Pendirian Koperasi yang telah disahkan instansi berwenang
Daftar susunan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas
Fotokopi SITU dari Pemerintah Daerah (Pemda)
Fotokopi NPWP
Neraca koperasi
Materai senilai Rp6.000
Pasfoto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 (2 lembar)
Izin lain yang terkait (Misalnya jika usaha Anda menghasilkan limbah, Anda harus memiliki izin AMDAL dari Badan pengendalian Dampak Lingkungan Daerah) setempat.

Perusahaan Perseorangan

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemegang saham perusahaan
Foto Direktur Utama/Penanggung Jawab/pemilik perusahaan dengan ukuran 4 x 6 cm (2 lembar).
Fotokopi NPWP
Surat keterangan domisili atau SITU
Neraca perusahaan
Materai senilai Rp6.000
Izin lain yang terkait usaha yang dijalankan.

Baca Juga : Tata Cara, Syarat dan Biaya Pembuatan SKCK

Prosedur Pembuatan SIUP


Pemohon datang ke Kantor Dinas Perdagangan / Kantor Perizinan di domisili tempat usaha untuk meminta formulir pendaftaran, formulir diisi dan ditandantangani oleh pemilik/dirut/atau penanggung jawab perusahaan. Formulir wajib dibubuhi tanda tangan dan materai 6000 setelah itu formulir difotokopi sebanyak 2 (dua) lembar.

Formulir tersebut digabungkan dengan syarat dokumen administrasi dan diserahkan kepada petugas di loket pendaftaran, lamanya proses penerbitan SIUP sekitar 14 (empat belas) hari kerja, untuk besarnya biaya pembuatan SIUP pada tiap-tidap daerah berbeda, tergantung pada peraturan daerah yang berlaku.

Demikian artikel Pengertian, Jenis, Syarat dan Prosedur Pembuatan SIUP, semoga menambah wawasan bagi kita.

Sumber : cermati.com, jurnal.id, Permendag tentang SIUP

Manusia biasa yang pingin pinter dan berguna buat diri sendiri dan orang lain.