Thursday

Penting, Masa Berlaku SIM Baru Tidak Berdasarkan Tanggal Lahir

Taugitu.com, Jakarta, Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan lisensi bagi seorang pengemudi kendaraan bermotor bahwa yang bersangkutan dianggap telah cakap/mahir mengendarai kendaraan bermotor dan layak menggunakannya di jalan raya yang sesuai peruntukkanya.

Sejak 2019, Polri melalui Direktorat Lalu Lintas telah mengeluarkan SIM model baru, bukan hanya secara bentuk tampilan, ternyata ada ketentuan dari SIM baru yang berubah.

Perbedaan SIM Baru dari SIM Lama


Jika dibandingkan antara SIM lama dengan SIM baru secara fungsi hampir tidak ada yang berubah, namun ada perbedaan fisik yang berubah.

Sumber gambar : indozone.id

Secara fisik tampilan SIM baru lebih simpel, dengan didominasi warna merah putih, dan ada penambahan data yaitu golongan darah, jika pada SIM lama memuat tanda tangan kapolres dan pemilik sim, pada SIM baru digantikan dengan foto pemilik.

Hal yang paling berbeda yaitu, SIM baru dapat digunakan untuk transaksi keuangan (e-money), dan nantinya petugas dapat langsung melakukan scan SIM menggunakan alat khusus untuk mengetahui riwayat pemilik SIM, semisal pernah melakukan pelanggaran sebelumnya, kecelakaan dan lain-lain.

Masa berlaku SIM baru sama dengan SIM Lama, yaitu 5 tahun, hanya saja jika pada SIM lama masa berlaku mengikuti tanggal lahir Pemilik, pada SIM baru masa berlaku 5 tahun sejak tanggal pencetakan SIM. Inilah yang harus dipahami oleh masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait masa berlaku SIM Baru

SIM baru juga berlaku secara nasional, artinya pemilik bisa melakukan perpanjangan di wilayah manapun diseluruh Indonesia, tanpa harus melakukan pencabutan berkas seperti pada SIM lama.

Monday

Pembebasan Bersyarat Bagi Anak

Taugitu.com, Pembebasan Bersyarat bagi Anak yang menjalani pidana Penjara di Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LPKA) memiliki persyaratan yang berbeda jika dibandingkan dengan Narapidana Dewasa.

Seorang dapat dimasukkan dalam kategori Anak jika telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum menacapai 18 (delapan belas) tahun.

Seorang Anak dapat diberikan Program Pembebasan Bersyarat dengan memenuhi pesryaratan Substantif dan Amnistratif.

Pembebasan Bersyarat Bagi Anak


Berikut adalah persyaratannya :

Syarat Substantif


a. telah menjalani masa pidana paling sedikit 1/2 (satu per dua) masa pidana; dan

b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Jika seorang anak mempunyai hukuman kumulatif (penjara dan denda) maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang pelaksanaannya berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat pelatihan kerja berdasarakan penunjukan atau rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan selama menjalani pelatihan kerja Anak dapat tinggal bersama orang tua/wali, lembaga sosial atau lembaga lain yang ditunjuk

Syarat Administratif


a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;

b. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan dari Kepala LPKA yang menerangkan bahwa Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala LPKA;

d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;

e. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Anak yang bersangkutan;

f. salinan register F dari Kepala LPKA;

g. salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA;

h. surat pernyataan dari Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan

i. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa: 1. Anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Anak selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Jika surat pemberitahuan ke kejaksaan tidak mendapatkantidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.

Bagi Anak Warga Negara Asing wajib menambkan dokumen

a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: 1. kedutaan besar/konsulat negara; dan 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Anak selama berada di wilayah Indonesia.

b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan

c. surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia

Sumber : Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018

Thursday

Pembebasan Bersyarat Bagi Koruptor

Taugitu.com, Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan.

Tindak Pidana Korupsi dapat merusak sensi-sendi ekonomi nasional, menimbulkan kerugian bgi negara dan masyarakat secara umum.

Seorang narapidana yang melakukan Tindak Pidana Korupsi yang telah divonis dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan juga mendapatkan hak untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat seperti narapidana umum lainnya, akan tetapi wajib memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

Pembebasan Bersyarat Bagi Koruptor
sumber gambar : beritasatu.com

Berikut ini adalah Syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang Narapidana Tindak Pidana Korupsi untuk mendapatkan Program Pembebasan Bersyarat.

Syarat Substantif


a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
e. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
f. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Syarat Administratif


a. surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum;
b. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
e. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan;
f. salinan register F dari Kepala Lapas;
g. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
h. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan me1anggar hukum; dan
i. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau Wali, atau Lembaga Sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan: 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
k. melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti.

Jika surat pemberitahuan ke Kejaksaan tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan. 

Bagi Narapidana warga negara asing juga melampirkan dokumen:

a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: 1. Kedutaan besar/konsulat negara; dan 2. Keluarga atau orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia;
b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
c. surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCBInterpol Indonesia.

Sumber : Permenkumham No 3 Tahun 2018

Friday

Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Narkotika

Taugitu.com, Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Narkotika termasuk didalamnya prekursor narkotika serta psikotropika yang divonis kurungan paling sedikit 5 tahun memiliki persyaratan khusus jika dibandingkan dengan kejahatan narkotika yang divonis dibawah 5 tahun.

Syarat khusus yang diwajibkan yaitu mengikuti program asimilasi paling sedikit ½ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Kejahatan Perkusor narkotika serta psikotropika adalah kejahatan yang dilakukan dengan memiliki ataupun mengolah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psikotropika

sumber gambar : Tribun Palu


Bagi narapidana Tindak Pidana Narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika dapat diusulkan untuk memeproleh program Pembebasan bersyarat, yaitu dengan memnuhi persyaratan substanntif dan aministratif :

Syarat Substantif


a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
e. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
f. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Syarat Administratif


a. surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum;
b. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
e. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan;
f. salinan register F dari Kepala Lapas;
g. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
h. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan me1anggar hukum; dan
i. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau Wali, atau Lembaga Sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan: 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Jika surat pemberitahuan ke Kejaksaan tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan. 

Bagi Narapidana warga negara asing juga melampirkan dokumen:

a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: 1. Kedutaan besar/konsulat negara; dan 2. Keluarga atau orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia;
b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
c. surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCBInterpol Indonesia.

Persyaratan tersebut diatas wajib dilengkapi oleh Narapidana kasus Narkotika dan Prekusor Narkotika atau Psikotropika yang divonis paling sedikit 5 tahun, sedangkan bagi mereka yang divonis dibawah 5 tahun diberlakukan syarat seperti pidana umum.

Pengajuan permohonan Pembebasan bersyarat dilakukan melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang terintegrasi antara pusat dan daerah, dan untuk Tindak Pidana Terebut harus mengirimkan berkas asli yang bersangkutan.

Sumber : Permenkumham No 3 Tahun 2018

Thursday

Persyaratan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Teroris

Taugitu.com, Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatanyang dilakukan dengan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, dan Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional. (ngada.org)

Tindak Pidana Terorisme umumnya dilakukan oleh suatu kelompok atau organisasi yang memiliki keinginan untuk mengacaukan kondisi keamanan suatu wilayah

Tindak Pidana Terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulanginya.

Tindak Pidana Terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara. Oleh karena itu, Tindak Pidana Terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara.

Di Indonesia Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018, pelaku tindakan terorisme dincam hukuman kurungan paling singkat 3 (tiga) tahun dan maksimal hukuman mati.



Di Indonesia beberapa pelaku tindak pidana terorisme telah dieksekusi mati, selebihnya di masukkan di Lapas maximum security yang ada di Pulau Nusakambangan.

Lapas maximum security memiliki fasilitas diatas rata-rata Lapas yang ada di Indonesia, dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti kamera CCTV, Metal Detektor, automatic door lock, ruang pengawasan aktifitas narapidana selama 24.

Selain itu bangunan Lapas maximum security juga dilengkapi dengan pagar kejut, pengacak sinyal, hingga perekam suara disetiap ruangan. Selain itu keamanannya pun dilakukan berlapis.
Meskipun demikian, para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Pelaku Terorisme tetap mendapatkan hak-haknya sebagai warga binaan, salah satuya yaitu mendapatkan Pembebasan Bersyarat.

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi WBP Tindak Pidana Terorisme berbeda dengan Pembebasan Bersyarat bagi WBP tindak Pidana Umum, baik syarat substantif maupun administratif.

Berikut ini adalah Syarat Substantif dan Administratif pengajuan Pembebasan Bersyarat bagi  Narapidana Tindak Pidana Terorisme :

Syarat Substantif


a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
e. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
f. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
g. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: 1). kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau  2). tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Syarat Administratif


a. surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum;
b. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
e. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan;
f. salinan register F dari Kepala Lapas;
g. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
h. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan me1anggar hukum; dan
i. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau Wali, atau Lembaga Sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan: 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
j. melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Jika surat pemberitahuan ke Kejaksaan tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan. 

Bagi Narapidana warga negara asing juga melampirkan dokumen:
a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: 1. Kedutaan besar/konsulat negara; dan 2. Keluarga atau orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia;
b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
c. surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCBInterpol Indonesia.

Pengajuan permohonan Pembebasan bersyarat dilakukan melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang terintegrasi antara pusat dan daerah, dan untuk Tindak Pidana Terorisme harus mengirimkan berkas asli yang bersangkutan.

sumber : Kepmenkumham Nomor 8 tahun 2018, ngada.org

Pengertian Pembebasan Bersyarat dan Persyaratannya

Taugitu.com, Pembebasan Bersyarat atau yang disingkat PB, akhir-akhir ini menjadi viral lantaran adanya program pembebasan ribuan narapidana oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona atau Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di Lapas dan Rutan.

Langkah yang diambil kemenkumham menjadi polemik ditengah masyarakat lantaran dianggap kebijakan tersebut tidak tepat dan hanya akan menyebabkan meningkatnya jumlah tindakan kriminal ditengah masyarakat.

Selain itu juga keluarnya sejumlah narapidana kelas kakap seperti narapidana koruptor makin menambah kebingungan masyarakat karena dianggap belum seharusnya menjalani kebebasan dan tidak sesuai dengan jumlah vonis yang dijatuhkan hakim

Lalu apa sebenarnya Pembebasan Bersyarat (PB) itu ?

Pengertian Pembebasan Bersyarat 


Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti BersyaratProgram Pembebasan Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pembebasan Bersyarat adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. 

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan, bahwa seorang narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mendapatkan program Pembebasan Bersyarat jika yang bersangkutan telah menjalani 2/3 masa pidana atau minimal telah menjalani 9 bulan masa pidananya, dengan kata lain seorang WBP yang dapat memperoleh program Pembebasan Bersyarat adalah mereka yang masa pidananya minimal 1 Tahun 1 Bulan 15 Hari atau 13 bulan 15 hari.

Bukan hanya syarat tersebut, tetapi ada syarat substantif dan administratif yang wajib dipenuhi oleh setiap WBP.

Alur Pembebasan Bersyarat secara online Pidana Umum


Pidana Umum bagi WBP Dewasa


Syarat Substanstif


Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:
a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Syarat Administratif


a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Pemasyarakatan yang bersangkutan;
e. salinan register F dari Kepala Lapas;
f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa: Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Dalam hal surat pemberitahuan tentang rencana Pembebasan Bersyarat tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.

Sedangkan untuk WBP Warga Negara Asing juga harus melengkapi

a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari kedutaan besar/konsulat negara; dan Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana, selama berada di wilayah Indonesia.
b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
c. surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.

Baca juga :

Pemberian Pembebasan Bersyarat dilakukan melalui sistem informasi pemasyarakatan, yaitu sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

WBP yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat bukan berarti mereka telah bebas murni, mereka wajib menjalani sisa masa pidananya dengan tetap melaporkan diri ke Balai Pemasyarakatan selama masa PB, dan selama menjalani PB maka narapidana tetap mendapatkan pengawasan dari pihak-pihak terkait, dan jika melakukan pelanggaran hukum maka otomatis akan dimasukkan kembali ke Lapas untuk menjalani sisa masa pidananya serta akan ditambah dengan hukuman pidana baru yang dilakukan.

Sumber : 
UU No 12 Tahun 1995
Kepmenkumham No 3 Tahun 2018

Friday

Cara Mudah Menukar Uang yang Rusak ke Bank

Taugitu.com, Uang merupakan alat pembayaran tunai yang sah dalam transaksi jual beli maupun pembayaran jasa.

Uang sangat dibutuhkan dalam berbagai aktifitas perekonomian masyarakat, meskipun saat ini transaksi ekonomi tidak selalu menggunakan uang tunai, dan digantikan dengan non tunai seperti cek, giro maupun melalui sistem transver.

Uang tunai hendaklah dirawat dengan baik, khususnya uang rupiah kertas, karena kondisi uang rupiah kertas yang rusak dapat menghilangkan nilai tukar uang itu sendiri.

Uang rupiah yang rusak masuk dalam kategori uang tidak layak edar, selain itu uang lusuh, uang cacat dan uang yang telah dicabut dari peredaran juga masuk kategori tersebut

Bagi masyarakat yang memiliki uang yang masuk kategori tidak layak edar, dapat menukarkan uang tersebut ke pihak Bank Indonesia (BI) atau pihak lain yang disetujui pihak BI.

Uang yang rusak akan diberikan penggantian sesuai dengan jumlah nominal uang yang ditukar, dengan ketentuan kerusakan pada uang memenuhi persyaratan.

Cara Mudah Menukar Yang yang Rusak ke Bank
image source by tempo.co.id

Syarat uang rusak yang diberikan penggantian sesuai nominal



  1. Fisik Uang Kertas > 2/3 (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya.
  2. Uang Rusak masih merupakan suatu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap dan > 2/3 (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya serta ciri uang dapat dikenali keasliannya. 
  3. Uang Rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 (dua) bagian terpisah dan kedua nomor seri pada uang rusak tersebut lengkap dan sama serta > 2/3 (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenal keasliannya


Uang rusak yang tidak diberikan penggantian sesuai nominal



  1. Fisik Uang Kertas ≤ 2/3 (kurang dari atau sama dengan dua pertiga) ukuran aslinya.
  2. Uang Rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 bagian terpisah dan kedua nomer seri uang rusak tersebut beda. 


Tata Cara cara menukarkan uang rusak ke Bank Indonesia


Berikut ini adalah tata cara menukarkan uang rusak ke BI atau bank umum lainnya:

  1. Pemohon mendatangi Bank Indonesia atau bank umum yang melayani penukaran uang rusak
  2. Serahkan uang rusak kepada petugas, dan petugas akan melakukan pengecekan fisik uang (scaning)
  3. Jika kondisi uang masih memenuhi persyaratan dari BI, maka akan mendapatkan penggantian uang sesuai dengan jumlah nominal uang rusak yang ditukarkan
  4. Jika ternyata uang yang rusak tidak memenuhi persyaratan, maka pemohon diminta mengisi formulir untuk pengajuan penelitian, jika pemohon tidak bersedia maka uang akan dikembalikan kepada pemohon.


Nah, kini jika masyarakat memiliki uang rusak atau uang yang tidak layak edar, tentunya tidak harus bingung bagaimana cara menukarkan uang yang rusak, dan tentunya masyarakat selaku pengguna uang wajib menjaga kondisi uang dengan cara baik yaitu dengan menyimpannya dalam dompet dengan rapi atau tempat yang terjaga.

Masyarakat juga perlu tahu, bahwa uang yang telah dicabut masa berlakunya hanya berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak ijin edar uang tersebut dicabut.

Semoga bermanfaat

Cara Lengkap Mendaftar Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik PLN

Taugitu.com, Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) telah resmi membuka pendaftaran bagi pemberian bantuan pembayaran tagihan listrik pelanggan listrik PLN daya 900 VA (subsidi dan non subsidi) dan 1300 VA dalam program LightUp Indonesia.

Bagi pelanggan listrik daya 900 VA dan 1300 VA yang ingin mengajukan permohonan bantuan pembayaran tagihan listrik, diwajibkan melakukan pendaftaran terlebih dahulu

Cara Lengkap Mendaftar Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik PLN

Bantuan pembayaran tagihan listrik oleh YCAB diberikan kepada pelanggan listrik daya 900 VA subsidi dan non subsidi, 1300 VA. 

Bantuan pembayaran tagihan listrik berlaku bagi pelanggan prabayar dan pascabayar, baik yang menggunakan meteran listrik sistem token dan yang menggunakan meteran listrik sistem manual.

Namun perlu diketahui, bahwa pelanggan yang telah melakukan pendaftaran permohonan bantuan tidak serta merta akan mendapatkan bantuan, namun akan terlebih dahulu diseleksi sesuai dengan masa pendaftaran, kelengkapan data dan juga didasarkan pada penghasilan perbulan pelanggan.

Pendaftaran dimulai tanggal 1 - 7 setiap bulannya selama masa penyelenggaraan.

Setiap pelanggan yang terpilih sebagai penerima manfaat, akan mendapatkan bantuan maksimal sebesar Rp. 100.000 per bulan, bantuan diberikan dalam bentuk token listrik bagi mereka yang menggunakan meteran sistem token, dan voucher bagi mereka yang menggunakan meteran manual.

Program LightUp Indonesia bertujuan untuk mendukung subsidi listrik pemerintah untuk menyentuh mereka yang belum terjangkau, sehingga uang yang seharusnya dipakai untuk membayar listrik digunakan untuk membeli sembako.

Baca juga : Diskon Bagi Pelanggan Listrik 900 VA dan 1300 VA, Simak Syarat Memperolehnya !


Pelanggan juga diwajibkan memiliki nomor handphone aktif dan juga email aktif, yang akan digunakan untuk konfirmasi jika terpilih mendapatkan bantuan, selain itu pelanggan diharuskan menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan

Form pendaftaran bantuan tagihan listrik


Berikut adalah Cara Mendaftar Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik


1. Kunjungi https://lightup.id klik menu pendaftaran Penerima Donasi lalu klik daftar, atau anda bisa langsung mengunjungi link berikut https://lightup.id/#!/signup

2. Masukkan email anda, Isi Nama Lengkap, masukkan pasword yang akan digunakan, kemudian konfirmasi password yang dibuat, lalu centang kotak I’m not a robot dan klik DAFTAR
Anda akan diarahkan untuk melengkapi data formulir

3. Lengkapi data tanggal lahir pada kolom tanggal lahir

4. Masukkan Nomor KTP dan Nomor KK anda

5. Masukkan No Handphone

6. Kemudian pilih detail alamat anda dengan memilih Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan kelurahan

7. Pada kolom alamat lengkap ketikkan alamat detail anda sesuai yang tertera pada KTP, lengkapi juga RT dan RW, jika tidak ada tertera alamat RT/RW di KTP anda, silahkan isi dengan angka 0

8. Selanjutnya klik jenis layanan listrik yang anda gunakan Prabayar (mesin token listrik) atau Pascabayar (mesin meteran manual)

9. Masukan Nomor ID pelanggan anda dan pilih Daya yang anda gunakan

10. Lengkapi pekerjaan dan penghasilan anda, kemudian ketikan alasan anda membutuhkan donasi

11. Langkah berikutnya anda harus mengunggah/mengupload Dokumen/foto yang dipersyaratkan pada tiap kolom yang disediakan, masing-masing ukuran file dokumen/foto tidak melebihi 5MB, dokumen/foto yang wajib diupload yaitu :

  • Foto KTP,
  • Foto Selfie bersama KTP, 
  • Foto/Scan Kartu Keluarga, 
  • Foto/scan Dokumen Penghasilan Perbulan  (tidak wajib mengupload)
  • Foto Rumah Tampak Dalam
  • Foto Diri dan Keluarga di Depan Rumah, 
  • Foto Tagihan listrik terakhir (pascabayar) / struk pembelian token terakhir (prabayar) atau Screenshot/capture pembelian token listrik
  • Foto Meteran PLN

12. Langkah terakhir yaitu mencentang kotak SELESAI, lalu klik tombol KIRIM

Setelah mengirimkan permohonan anda tinggal menunggu konfirmasi dari pihak penyelenggara, bagi pelanggan listrik Prabayar akan mendapatkan pesan dari PLN, sedangkan pelanggan Pascabayar akan mendapatkan pemberitahuan dari PT Visionet International  OVO.

Bagi pelanggan Pascabayar diwajibkan mendownload aplikasi OVO di handphone dan membuat akun OVO, dan jika disetujui sebagai penerima manfaat, pembayaran tagihan listrik hanya bisa dilakukan melalui aplikasi OVO pada menu gambar Listrik / Petir

Baca juga : Cara Klaim Token Listrik Gratis Via WhatsApp

Saran :


Lakukan pengecekan secara berkala pada email yang digunakan saat mendaftar untuk mengetahui pemberitahuan dari penyelengara.

Gunakan nomor handphone yang sama yang digunakan saat mendaftar bantuan pembayaran tagihan listrik dengan yang digunakan saat akan mendaftar di aplikasi OVO

Bagi pelanggan listrik prabayar bisa melakukan pengecekan secara berkala dengan mengirimkan ID Pelanggan ke Nomor PLN, melalui aplikasi WhatsApp guna mengetahui apakah telah mendapatkan token listrik gratis atau belum

Bagi pelanggan listrik pascabayar dapat melakukan pengecekan secara bertahap melalui aplikasi OVO pada menu Notifications (Notifikasi dan Pesan) pada tanda lonceng pojok kanan atas, guna mengetahui pemberitahuan dari penyelenggara

Bagi pelanggan listrik daya 900 VA subsidi (R1T), sebaiknya melakukan pengecekan terlebih dahulu dengan mengirimkan pesan ke nomor 08122123123 melalui WhatsApp untuk memastikan telah mendapatkan bantuan atau belum, jika ternyata telah menerima bantuan, tidak perlu mendaftar kembali

Demikian artikel Cara Lengkap Mendaftar Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik PLN, semoga dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pendaftaran, jangan lupa bagikan artikel ini dan tinggalkan komentar jika pembaca mengalami kesulitan ataupun teah berhasil melakukan pendaftaran.

Sumber : https:lightup.id

Thursday

Sejarah Lengkap Peringatan Hari Buruh

Taugitu.com, May Day atau yang dikenal dengan Hari Buruh adalah hari libur (dibeberapa negara) tahunan yang awalnya dari usaha gerakan serikat buruh untuk merayakan keberhasilan ekonomi dan sosial kaum buruh. (Wikipedia)

Latar Belakang Lahirnya Hari Buruh Internasional


Hari Buruh Internasional diperingati pada tanggal 1 Mei,  dipilihnya tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional  tidak lepas dari sejarah panjang perjuangan panjang kaum buruh dalam memperjuangkan hak guna meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi para buruh

Sejarah Lengkap Peringatan Hari Buruh

Penetapan 1 Mei Sebagai Hari Buruh Internasional, terinpirasi dari Insiden Haymarket, di Illinois, Amerika Serikat. Source Image by time.com

Pada masa revolusi industri, buruh dipaksa bekerja selama 16 jam setiap harinya dengan diberikan upah yang rendah, hal yang dirasakan oleh kaum buruh pada saat itu sebagai hal yang tidak adil dan tidak manusiawi.

Perjuangan buruh dimulai pada diawali dengan aksi mogok kerja yang dilakukan oleh lebih dari 100 ribu buruh, mereka berkumpul di lapangan Haymarket, Chicago, Illinois, Amerika Serikat (AS) pada bulan April 1886.

Pada tanggal 1 Mei 1886 para buruh melakukan demonstrasi besar-besaran, menuntut pemberlakukan kebijakan delapan jam kerja sehari dan juga kenaikan upah.

Para demonstran melakukan orasi secara bergantian hingga beberapa hari, tepatnya pada malam hari tanggal 4 Mei 1886 terjadi hujan lebat, menyebabkan sebagian para demonstran meninggalkan lokasi aksi, namun demikian masih banyak para demonstran yang bertahan untuk menyampaikan aspirasi secara damai.

Kericuhan terjadi saat tiba-tiba sebuah bom yang tidak diketahui asal-usulnya meledak, bom dinamit yang berisi logam tajam menyebabkan 7 (tujuh) petugas keamanan tewas dan lebih dari 60 lainnya luka-luka.

Petugas keamanan kemudian mulai menembak para demonstran untuk membubarkan aksi, menyebabkan 4 buruh tewas tertembus peluru, dan lebih dari 200 orang buruh luka-luka serta 100 lebih buruh ditahan.

Tragedi tersebut kini dikenal dengan insiden Haymarket

Pada tahun pada tahun 1889 diadakan Konferensi Internasional Sosialis yang salah satu hasilnya adalah menetapkan  aksi demonstrasi buruh dalam menyampaikan aspirasinya pada tanggal 1 Mei 1886  yang terjadi di Amerika Serikat ditetapkan sebagai Hari Buruh Internasional.

Sejarah Peringatan Hari Buruh di Indonesia


Dalam catatan sejarah, Peringatan hari buruh di Indonesia Pertama kali terjadi pada masa pra kemerdekaan yaitu pada tanggal 1 Mei 1918, yang digelar oleh ratusan anggota serikat buruh Kung Tang Hwe Koan (serikat buruh di Shanghai, yang anggotanya berasal dari surabaya) di Surabaya.

Sedangkan pada masa setelah Kemerdekaan, peringatan Hari Buruh pertama kali diperingati pada tangga 1 Mei 1946. Namun beberapa tahun setelah orde lama tumbang, peringatan hari buruh dilarang oleh pemerintahan Soeharto, karena dianggap sebagai gerakan pro komunis terkait adanya gerakan G30SPKI pada tahun 1965.

Pemberhentian peringatan hari buruh diawali dengan penggantian Departemen Perburuhan pada Kabinet Dwikora menjadi Departemen Tenaga Kerja

Pemerintah orde baru kemudian mengganti Hari Buruh dengan Hari Pekerja Nasional, yang diperingati setiap tanggal 20 Februari, merujuk pada hari lahir organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) pada 20 Februari 1973

Setelah masa orde baru berakhir, yang ditandai dengan berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1998, peringatan hari buruh dirayakan kembali, dan secara resmi pada peringatan Hari Buruh tanggal 1 Mei 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional berlaku sejak tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan sekarang.

Peringatan hari buruh saat ini, selalu diperingati dengan penyampaian aspirasi kepada pemerintah, baik melalui demonstrasi di berbagai kota besar di Indonesia, maupun melalui dialog dengan Dewan Perwakilan Rakyat, menuntut perbaikan upah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial, serta adanya keadilan khususnya dalam persoalan hubungan kerja buruh dan perusahaan.

Dirangkum dari : Wikipedia, kompas.com, tagar.id, finansialku.com