7 Amalan Untuk Menyempurnakan Idul Adha

Taugitu.com, Idul Adha merupakan satu dari dua hari raya bagi Umat Islam, Hari Raya Idul Adha atau Hari Kurban merupakan hari perayaan umat islam memperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim, yang bersedia untuk mengorbankan putranya Ismail untuk Allah, kemudian sembelihan itu digantikan oleh-Nya dengan seekor domba.

Perayaan Idul Adha dengan menyembelih binatang kurban, bukan hanya sebagai penghormatan terhadap perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tetapi juga mengajarkan kita untuk melihat lebih luas keadaan sekeliling.

Dengan berkurban, kita akan turut meringankan beban kaum yang kurang mampu, meski hanya barang sehari. Dengan berkurban, tidak ada jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin, semua diangkat derajatnya bersama-sama pada hari yang mulia.

Ada beberapa amalan yang dapat dilakukan oleh seorang muslim guna menyempurnakan ibadah menjelang Idul Kurban, apa saja hal-hal tersebut, berikut penjelasan singkatnya ;

A. Melaksanakan Puasa Sunah

Puasa Sunah menjelang Hari Raya Idul Adha dilaksanakan mulai tanggal 1 – 9 Dzulhijah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ . يَعْنِى أَيَّامَ الْعَشْرِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَىْءٍ


“Tidak ada satu amal sholeh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal sholeh yang dilakukan pada hari-hari ini (yaitu 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah)

Mengutip dari situs tirto.id yang merangkum dari situs nu online, bahwa 10 hari awal bulan dzulhijah memiliki keistimewaan, seorang muslim dapat melaksanakan puasa di 10 hari pertama awal bulan dzulhijah, yaitu puasa sunah dzulhijah yang dilaksanakan pada tanggal 1 – 7 dzulhijah, puasa tarwiyah yang dilaksanakan pada tanggal 8 dzulhijah dan puasa arrafah yang dilaksanakan pada tanggal 9 dzulhijah.

1. Niat puasa sunah pada tanggal 1-7 Dzulhijjah

نويت صوم شهر ذى الحجة سنة لله تعالى

Nawaitu shauma syahri Dzilhijjati sunnatan lillahi ta'ala

Artinya: Saya niat berpuasa sunnah di bulan Dzulhijjah karena Allah Taala.

2. Niat puasa sunah tanggal 8 Dzulhijjah atau puasa Tarwiyah

نويت صوم التروية سنة لله تعالى

Nawaitu shaumal tarwiyata sunnatan lillahi ta’ala.

Artinya: Saya niat berpuasa sunah Tarwiyah karena Allah SWT.

3. Bacaan niat puasa tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ سُنَّةِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِلهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma ghadin ‘an ada’i sunnati yauma Arafah lillahi ta‘ala. 

Artinya: Saya berniat puasa sunah Arafah esok hari karena Allah SWT.

B. Mengumandangkan Takbir

Takbir dikumandangkan pada malam sebelum 10 Dzulhijjah hingga malam hari tanggal 13 Dzulhijjah (malam terakhir hari tasyrik).

Dalam kitab Raudlatut Thalibin dinukilkan, "Disunnahkan mengumandangkan takbir pada malam hari raya mulai terbenamnya matahari, dan sangat disunahkan juga menghidupkan malam hari raya tersebut dengan beribadah."

C. Melaksanakan Mandi sebelum melaksanakan Sholat Ied.

Mandi Ini bisa dilakukan pada pertengahan malam, menjelang subuh, atau setelah masuk waktu subuh. Dengan mandi, kebugaran terjaga dan badan dalam kondisi bersih sebelum salat.

D. Memotong Kuku dan Memakai Wewangian

diharapkan umat Islam mempersiapkan diri dengan baik menjelang sholat. Ini meliputi memotong rambut (agar rapi),  memotong kuku, atau juga memakai wangi-wangian.

Tetapi perlu diingat bagi sohibul qurban atau orang yang berkurban dilarang memotong kuku dan rambut sejak tanggal 1 dzulhijah, dan akan gugur larangan tersebut saat hewan kurban telah disembelih

E. Memakai Pakaian Indah

Memakai pakaian terbaik untuk salat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A, "Rasulullah SAW. Di Hari Raya Ied memakai Burda Hibarah (pakaian indah dari Yaman)."

F. Berjalan kaki menuju tempat Sholat Ied. 

Diriyawatkan oleh Ibnu Umar r.a, "Rasulullah SAW. berangkat untuk melaksanakan shalat Ied dengan berjalan kaki Begitu pula  ketika pulang tempat shalat Ied. "

Adapun bagi umat Islam yang memiliki kendala kesehatan atau tidak mungkin berjalan, bisa menggunakan kendaraan.

G. Tidak Makan sebelum Sholat Ied

Dianjurkan untuk tidak makan terlebih dahulu sebelum salat Ied. Diriwayatkan "Rasulullah SAW pada hari Idul Adha, beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari shalat ied baru beliau menyantap hasil qurbannya." (H.R. Ahmad)

Demikian Artikel tentang Amalan-Amalan Yang Menyempurnakan Perayaan Idul Adha, semoga bermanfaat

Pengertian dan Jenis-Jenis Remisi

Taugitu.com, - Kita sering mendengar kata remisi, namun tidak banyak yang tahu apa sebenarnya remisi itu ! Remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana terkecuali bagi narapidana yang divonis pidana mati atau seumur hidup.

Remisi merupakan program pemerintah dalam memberikan motivasi kepada narapidana dan anak pidana untuk selalu berkelakukan baik, selain itu remisi bertujuan untuk  menurunkan tingkat tekanan psikologis massa, sehingga hal ini diharapkan dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhan lainnya.

Jenis-Jenis Remisi

Ada beberapa jenis remisi yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan waktu dan latar belakang pemberian remisi :

Remisi umum diberikan setiap tahun pada tanggal 17 Agustus

Remisi khusus (keagamaan) diberikan setiap tanggal hari raya keagamaan sesuai agama Warga Binaan Pemasyarakatan masing-masing.

Remisi tambahan diberikan bersamaan dengan remisi umum, remisi tambahan berupa Remisi berbuat jasa kepada Negara, Remisi perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau Kemanusiaan, Remisi melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan (Remisi Pemuka) di Lembaga pemasyarakatan

Remisi atas kejadian luar biasa, misalnya: remisi yang diberikan saat terjadi bencana alam dan narapidana kembali ke Lapas.

Remisi dasawarsa adalah remisi yang diberikan pada setiap 10 tahun Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Remisi untuk kepentingan kemanusiaan diberikan kecuali narapidana yang terkena Pasal 34A ayat 1 (PP 99). Contoh Remisi anak diberikan pada hari anak, Remisi lansia diberikan pada hari lansia, Remisi sakit berkepanjangan diberikan pada hari kesehatan.

Remisi perubahan jenis pidana, contoh Perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara dan pidana mati yang dirubah dengan Grasi.

Demikian pengertian Remisi dan Jenis-Jenis Remisi berdasarkan waktu pemberian dan hal yang melatarbelakanginya.

Semoga bermanfaat.

Penting, Masa Berlaku SIM Baru Tidak Berdasarkan Tanggal Lahir

Taugitu.com, Jakarta, Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan lisensi bagi seorang pengemudi kendaraan bermotor bahwa yang bersangkutan dianggap telah cakap/mahir mengendarai kendaraan bermotor dan layak menggunakannya di jalan raya yang sesuai peruntukkanya.

Sejak 2019, Polri melalui Direktorat Lalu Lintas telah mengeluarkan SIM model baru, bukan hanya secara bentuk tampilan, ternyata ada ketentuan dari SIM baru yang berubah.

Perbedaan SIM Baru dari SIM Lama

Jika dibandingkan antara SIM lama dengan SIM baru secara fungsi hampir tidak ada yang berubah, namun ada perbedaan fisik yang berubah.

Sumber gambar : indozone.id

Secara fisik tampilan SIM baru lebih simpel, dengan didominasi warna merah putih, dan ada penambahan data yaitu golongan darah, jika pada SIM lama memuat tanda tangan kapolres dan pemilik sim, pada SIM baru digantikan dengan foto pemilik.

Hal yang paling berbeda yaitu, SIM baru dapat digunakan untuk transaksi keuangan (e-money), dan nantinya petugas dapat langsung melakukan scan SIM menggunakan alat khusus untuk mengetahui riwayat pemilik SIM, semisal pernah melakukan pelanggaran sebelumnya, kecelakaan dan lain-lain.

Masa berlaku SIM baru sama dengan SIM Lama, yaitu 5 tahun, hanya saja jika pada SIM lama masa berlaku mengikuti tanggal lahir Pemilik, pada SIM baru masa berlaku 5 tahun sejak tanggal pencetakan SIM. Inilah yang harus dipahami oleh masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait masa berlaku SIM Baru

SIM baru juga berlaku secara nasional, artinya pemilik bisa melakukan perpanjangan di wilayah manapun diseluruh Indonesia, tanpa harus melakukan pencabutan berkas seperti pada SIM lama.

Pembebasan Bersyarat Bagi Anak

Taugitu.com, Pembebasan Bersyarat bagi Anak yang menjalani pidana Penjara di Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LPKA) memiliki persyaratan yang berbeda jika dibandingkan dengan Narapidana Dewasa.

Seorang dapat dimasukkan dalam kategori Anak jika telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum menacapai 18 (delapan belas) tahun.

Seorang Anak dapat diberikan Program Pembebasan Bersyarat dengan memenuhi pesryaratan Substantif dan Amnistratif.

Berikut adalah persyaratannya :

Syarat Substantif

a. telah menjalani masa pidana paling sedikit 1/2 (satu per dua) masa pidana; dan

b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Jika seorang anak mempunyai hukuman kumulatif (penjara dan denda) maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang pelaksanaannya berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat pelatihan kerja berdasarakan penunjukan atau rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan selama menjalani pelatihan kerja Anak dapat tinggal bersama orang tua/wali, lembaga sosial atau lembaga lain yang ditunjuk

Syarat Administratif

a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;

b. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan dari Kepala LPKA yang menerangkan bahwa Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala LPKA;

d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;

e. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Anak yang bersangkutan;

f. salinan register F dari Kepala LPKA;

g. salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA;

h. surat pernyataan dari Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan

i. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa: 1. Anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Anak selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Jika surat pemberitahuan ke kejaksaan tidak mendapatkantidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.

Bagi Anak Warga Negara Asing wajib menambkan dokumen

a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: 1. kedutaan besar/konsulat negara; dan 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Anak selama berada di wilayah Indonesia.

b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan

c. surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia

Sumber : Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018

Pembebasan Bersyarat Bagi Koruptor

Taugitu.com, Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan.

Tindak Pidana Korupsi dapat merusak sensi-sendi ekonomi nasional, menimbulkan kerugian bgi negara dan masyarakat secara umum.

Seorang narapidana yang melakukan Tindak Pidana Korupsi yang telah divonis dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan juga mendapatkan hak untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat seperti narapidana umum lainnya, akan tetapi wajib memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

sumber gambar : beritasatu.com

Berikut ini adalah Syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang Narapidana Tindak Pidana Korupsi untuk mendapatkan Program Pembebasan Bersyarat.

Syarat Substantif

a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
e. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
f. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Syarat Administratif

a. surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum;
b. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
e. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan;
f. salinan register F dari Kepala Lapas;
g. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
h. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan me1anggar hukum; dan
i. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau Wali, atau Lembaga Sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan: 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
k. melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti.

Jika surat pemberitahuan ke Kejaksaan tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan. 

Bagi Narapidana warga negara asing juga melampirkan dokumen:

a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: 1. Kedutaan besar/konsulat negara; dan 2. Keluarga atau orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia;
b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
c. surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCBInterpol Indonesia.

Sumber : Permenkumham No 3 Tahun 2018

Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Narkotika

Taugitu.com, Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Narkotika termasuk didalamnya prekursor narkotika serta psikotropika yang divonis kurungan paling sedikit 5 tahun memiliki persyaratan khusus jika dibandingkan dengan kejahatan narkotika yang divonis dibawah 5 tahun.

Syarat khusus yang diwajibkan yaitu mengikuti program asimilasi paling sedikit ½ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Kejahatan Perkusor narkotika serta psikotropika adalah kejahatan yang dilakukan dengan memiliki ataupun mengolah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psikotropika

sumber gambar : Tribun Palu

Bagi narapidana Tindak Pidana Narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika dapat diusulkan untuk memeproleh program Pembebasan bersyarat, yaitu dengan memnuhi persyaratan substanntif dan aministratif :

Syarat Substantif

a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
e. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
f. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Syarat Administratif

a. surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum;
b. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
e. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan;
f. salinan register F dari Kepala Lapas;
g. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
h. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan me1anggar hukum; dan
i. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau Wali, atau Lembaga Sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan: 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Jika surat pemberitahuan ke Kejaksaan tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan. 

Bagi Narapidana warga negara asing juga melampirkan dokumen:

a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: 1. Kedutaan besar/konsulat negara; dan 2. Keluarga atau orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia;
b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
c. surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCBInterpol Indonesia.

Persyaratan tersebut diatas wajib dilengkapi oleh Narapidana kasus Narkotika dan Prekusor Narkotika atau Psikotropika yang divonis paling sedikit 5 tahun, sedangkan bagi mereka yang divonis dibawah 5 tahun diberlakukan syarat seperti pidana umum.

Pengajuan permohonan Pembebasan bersyarat dilakukan melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang terintegrasi antara pusat dan daerah, dan untuk Tindak Pidana Terebut harus mengirimkan berkas asli yang bersangkutan.

Sumber : Permenkumham No 3 Tahun 2018

Persyaratan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Teroris

Taugitu.com, Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatanyang dilakukan dengan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, dan Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional. (ngada.org)

Tindak Pidana Terorisme umumnya dilakukan oleh suatu kelompok atau organisasi yang memiliki keinginan untuk mengacaukan kondisi keamanan suatu wilayah

Tindak Pidana Terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulanginya.

Tindak Pidana Terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara. Oleh karena itu, Tindak Pidana Terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara.

Di Indonesia Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018, pelaku tindakan terorisme dincam hukuman kurungan paling singkat 3 (tiga) tahun dan maksimal hukuman mati.

Di Indonesia beberapa pelaku tindak pidana terorisme telah dieksekusi mati, selebihnya di masukkan di Lapas maximum security yang ada di Pulau Nusakambangan.

Lapas maximum security memiliki fasilitas diatas rata-rata Lapas yang ada di Indonesia, dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti kamera CCTV, Metal Detektor, automatic door lock, ruang pengawasan aktifitas narapidana selama 24.

Selain itu bangunan Lapas maximum security juga dilengkapi dengan pagar kejut, pengacak sinyal, hingga perekam suara disetiap ruangan. Selain itu keamanannya pun dilakukan berlapis.
Meskipun demikian, para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Pelaku Terorisme tetap mendapatkan hak-haknya sebagai warga binaan, salah satuya yaitu mendapatkan Pembebasan Bersyarat.

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi WBP Tindak Pidana Terorisme berbeda dengan Pembebasan Bersyarat bagi WBP tindak Pidana Umum, baik syarat substantif maupun administratif.

Berikut ini adalah Syarat Substantif dan Administratif pengajuan Pembebasan Bersyarat bagi  Narapidana Tindak Pidana Terorisme :

Syarat Substantif

a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
e. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
f. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
g. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: 1). kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau  2). tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Syarat Administratif

a. surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum;
b. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
e. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan;
f. salinan register F dari Kepala Lapas;
g. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
h. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan me1anggar hukum; dan
i. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau Wali, atau Lembaga Sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan: 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
j. melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Jika surat pemberitahuan ke Kejaksaan tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan. 

Bagi Narapidana warga negara asing juga melampirkan dokumen:
a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: 1. Kedutaan besar/konsulat negara; dan 2. Keluarga atau orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia;
b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
c. surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCBInterpol Indonesia.

Pengajuan permohonan Pembebasan bersyarat dilakukan melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang terintegrasi antara pusat dan daerah, dan untuk Tindak Pidana Terorisme harus mengirimkan berkas asli yang bersangkutan.

sumber : Kepmenkumham Nomor 8 tahun 2018, ngada.org

Pengertian Pembebasan Bersyarat dan Persyaratannya

Taugitu.com, Pembebasan Bersyarat atau yang disingkat PB, akhir-akhir ini menjadi viral lantaran adanya program pembebasan ribuan narapidana oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona atau Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di Lapas dan Rutan.

Langkah yang diambil kemenkumham menjadi polemik ditengah masyarakat lantaran dianggap kebijakan tersebut tidak tepat dan hanya akan menyebabkan meningkatnya jumlah tindakan kriminal ditengah masyarakat.

Selain itu juga keluarnya sejumlah narapidana kelas kakap seperti narapidana koruptor makin menambah kebingungan masyarakat karena dianggap belum seharusnya menjalani kebebasan dan tidak sesuai dengan jumlah vonis yang dijatuhkan hakim

Lalu apa sebenarnya Pembebasan Bersyarat (PB) itu ?

Pengertian Pembebasan Bersyarat 

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, Program Pembebasan Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pembebasan Bersyarat adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. 

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan, bahwa seorang narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mendapatkan program Pembebasan Bersyarat jika yang bersangkutan telah menjalani 2/3 masa pidana atau minimal telah menjalani 9 bulan masa pidananya, dengan kata lain seorang WBP yang dapat memperoleh program Pembebasan Bersyarat adalah mereka yang masa pidananya minimal 1 Tahun 1 Bulan 15 Hari atau 13 bulan 15 hari.

Bukan hanya syarat tersebut, tetapi ada syarat substantif dan administratif yang wajib dipenuhi oleh setiap WBP.

Pidana Umum bagi WBP Dewasa

Syarat Substanstif

Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:
a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Syarat Administratif

a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Pemasyarakatan yang bersangkutan;
e. salinan register F dari Kepala Lapas;
f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa: Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Dalam hal surat pemberitahuan tentang rencana Pembebasan Bersyarat tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.

Sedangkan untuk WBP Warga Negara Asing juga harus melengkapi

a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari kedutaan besar/konsulat negara; dan Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana, selama berada di wilayah Indonesia.
b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
c. surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.

Baca juga :

• Pembebasan Bersyarat bagi Tindak Pidana Terorisme
• Pembebasan Bersyarat bagi Tindak Pidana Korupsi
• Pembebasan Bersyarat bagi Tindak Pidana Narkotika Paling Singkat 5 Tahun
• Pembebasan Bersyarat bagi  Tindak Pidana Tertentu
• Pembebasan Bersyarat bagi Anak

Pemberian Pembebasan Bersyarat dilakukan melalui sistem informasi pemasyarakatan, yaitu sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

WBP yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat bukan berarti mereka telah bebas murni, mereka wajib menjalani sisa masa pidananya dengan tetap melaporkan diri ke Balai Pemasyarakatan selama masa PB, dan selama menjalani PB maka narapidana tetap mendapatkan pengawasan dari pihak-pihak terkait, dan jika melakukan pelanggaran hukum maka otomatis akan dimasukkan kembali ke Lapas untuk menjalani sisa masa pidananya serta akan ditambah dengan hukuman pidana baru yang dilakukan.

Sumber : 

UU No 12 Tahun 1995

Kepmenkumham No 3 Tahun 2018

Cara Mudah Menukar Uang yang Rusak ke Bank

Taugitu.com, Uang merupakan alat pembayaran tunai yang sah dalam transaksi jual beli maupun pembayaran jasa.

Uang sangat dibutuhkan dalam berbagai aktifitas perekonomian masyarakat, meskipun saat ini transaksi ekonomi tidak selalu menggunakan uang tunai, dan digantikan dengan non tunai seperti cek, giro maupun melalui sistem transver.

Uang tunai hendaklah dirawat dengan baik, khususnya uang rupiah kertas, karena kondisi uang rupiah kertas yang rusak dapat menghilangkan nilai tukar uang itu sendiri.

Uang rupiah yang rusak masuk dalam kategori uang tidak layak edar, selain itu uang lusuh, uang cacat dan uang yang telah dicabut dari peredaran juga masuk kategori tersebut

Bagi masyarakat yang memiliki uang yang masuk kategori tidak layak edar, dapat menukarkan uang tersebut ke pihak Bank Indonesia (BI) atau pihak lain yang disetujui pihak BI.

Uang yang rusak akan diberikan penggantian sesuai dengan jumlah nominal uang yang ditukar, dengan ketentuan kerusakan pada uang memenuhi persyaratan.

image source by tempo.co.id

Syarat uang rusak yang diberikan penggantian sesuai nominal

1. Fisik Uang Kertas > 2/3 (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya.
2. Uang Rusak masih merupakan suatu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap dan > 2/3 (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya serta ciri uang dapat dikenali keasliannya. 
3. Uang Rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 (dua) bagian terpisah dan kedua nomor seri pada uang rusak tersebut lengkap dan sama serta > 2/3 (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenal keasliannya

Uang rusak yang tidak diberikan penggantian sesuai nominal

1. Fisik Uang Kertas ≤ 2/3 (kurang dari atau sama dengan dua pertiga) ukuran aslinya.
2. Uang Rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 bagian terpisah dan kedua nomer seri uang rusak tersebut beda. 

Tata Cara cara menukarkan uang rusak ke Bank Indonesia

Berikut ini adalah tata cara menukarkan uang rusak ke BI atau bank umum lainnya:

1. Pemohon mendatangi Bank Indonesia atau bank umum yang melayani penukaran uang rusak
2. Serahkan uang rusak kepada petugas, dan petugas akan melakukan pengecekan fisik uang (scaning)
3. Jika kondisi uang masih memenuhi persyaratan dari BI, maka akan mendapatkan penggantian uang sesuai dengan jumlah nominal uang rusak yang ditukarkan
4. Jika ternyata uang yang rusak tidak memenuhi persyaratan, maka pemohon diminta mengisi formulir untuk pengajuan penelitian, jika pemohon tidak bersedia maka uang akan dikembalikan kepada pemohon.

Nah, kini jika masyarakat memiliki uang rusak atau uang yang tidak layak edar, tentunya tidak harus bingung bagaimana cara menukarkan uang yang rusak, dan tentunya masyarakat selaku pengguna uang wajib menjaga kondisi uang dengan cara baik yaitu dengan menyimpannya dalam dompet dengan rapi atau tempat yang terjaga.

Masyarakat juga perlu tahu, bahwa uang yang telah dicabut masa berlakunya hanya berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak ijin edar uang tersebut dicabut.

Semoga bermanfaat